TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (FREIGHT FORWARDER) DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG DALAM PERJANJIAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG : NOMOR 1106 K/PDT/2016)

Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarder) Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang Dalam Perjanjian Jasa Pengurusan Transportasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung: Nomor 1106 K/Pdt/2016). Penulis memilih penelitian mengenai jasa pengurusan transportasi karena penulis telah berkecimpung di dunia kerja selama lima tahun dan sering menghadapi permasalahan yang serupa. Kasus bermula dari keinginan PT. Indoexim Internasional, perusahaaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan furniture (mebel), ingin memasarkan barang dagangannya dengan cara mengikuti pameran di Guangzhou, China pada kurun waktu tanggal 18 s/d 22 Maret 2014. PT. Indoexim Internasional sebagai penggugat meminta kepada PT. Agility Internasional sebagai tergugat untuk mengirimkan barang tersebut sampai ke tempat pameran pada tanggal 16 Maret 2014. PT. Agility Internasional adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarder). Ternyata barang tersebut tidak sampai pada tanggal 16 Maret 2014 yang mengakibatkan penggugat tidak dapat mengikuti pameran CIFF Expo 2014. Atas dasar keterlambatan tersebut, pengugat menuntut tergugat karena melakukan wanprestasi. Tiga masalah berdasarkan contoh kasus diatas adalah apakah tanggung jawab perusahaaan jasa pengurusan transportasi dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi dibandingkan dengan tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi, bagaimana FIATA sebagai aturan untuk asosiasi forwarder tidak dapat dijadikan dasar perikatan terhadap pihak ketiga dalam perjanjian pengiriman, dan bagaimana hubungan hukum pemilik barang, freight forwarder dan pengangkut, sehingga majelis hakim menyatakan hanya freight forwarder yang melakukan wanprestasi dan tidak mempertimbangkan pengangkut sebagai pihak yang ikut melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analistis. Tanggung jawab perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi adalah meliputi semua hal dalam pengiriman sampai ke tempat tujuan. Dalam perjanjian jenis ini, pengangkut tidak memiliki tanggung jawab dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi. Pengangkut hanya bertanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan saja. Peraturan organisasi FIATA tidak dapat dijadikan dasar perikatan terhadap pihak ketiga dalam perjanjian pengiriman. Apabila peraturan FIATA ingin dipatuhi para pihak maka seharusnya peraturan FIATA dimasukan dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi. Dikarenakan perjanjian jasa pengurusan transportasi merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan freight forwarder maka adalah benar hakim memutuskan bahwa freight forwarder yang bersalah. Pengangkut tidak memiliki andil dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi.

1.  UEU-Undergraduate-9970-cover.Image.Marked.pdf - 189 KB
2.  UEU-Undergraduate-9970-pengesahan.Image.Marked.pdf - 7769 KB
3.  UEU-Undergraduate-9970-pernyataan.Image.Marked.pdf - 7808 KB
4.  UEU-Undergraduate-9970-persetujuan.Image.Marked.pdf - 4573 KB
5.  UEU-Undergraduate-9970-publikasi.Image.Marked.pdf - 5600 KB
6.  UEU-Undergraduate-9970-abstrak.Image.Marked.pdf - 185 KB
7.  UEU-Undergraduate-9970-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 177 KB
8.  UEU-Undergraduate-9970-daftar isi.Image.Marked.pdf - 190 KB
9.  UEU-Undergraduate-9970-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 224 KB
10.  UEU-Undergraduate-9970-lampiran.Image.Marked.pdf - 403 KB
11.  UEU-Undergraduate-9970-bab1.Image.Marked.pdf - 300 KB

• KOMPETENSITAS NARASUMBER DAN PEMAHAMAN PENGUNJUNG TERHADAP ISI MATERI DALAM SETIAP KUNJUNGAN (Company Visit) DI PEMDA KABUPATEN TANGERANG TIGARAKSA
• STRATEGI PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN BRAND IMAGE SUATU PRODUK JASA
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2009 � 2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN EARNINGS MANAGEMENT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN TAHUN 2010 � 2011
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• PENGARUH PERTUMBUHAN BIAYA PENJUALAN DAN PEMASARAN,UMUR PERUSAHAAN, SERTA UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BEI)
• PENGARUH EARNING MANAGEMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB-SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011